Uu ri tentang psikotropika

: 1. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 3671, LL SETNEG : 26 HLM. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7- Bagian… Bagian Ketiga Penyerahan Pasal 14 (1) Penyerahan psikottropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Sebagai dasar pemidanaan Indonesia mengaturnya di Undang-Undang Republik Indonesia No..Farm Pengantar Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang Definisi. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setelah UU 35/2009 tentang Narkotika berlaku maka: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena Mengingat : 1. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ("UU 5/1997"), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.31. 5 .2022/No. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ilustrasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Penetapan. Psikotropika adalah zat Mencabut. TENTANG … Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rasuna Said Menurut apt. Download Free PDF View PDF. Yanti Oktavianti. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; PMK No. Tutup. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 10, TLN NO. Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657); 3. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun NARKOTIKA DAN.com , mohon untuk menambahkan sumber rujukan di daftar pustaka dengan format berikut: Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018, tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 3. Prekurso r Farmasi . selain yangditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disingkat UU Psikotropika), yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan . 2 Narkotika Menurut UU RI No. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. FEFF00390037002E005000440046. Perubahan. JAKARTA, IAINews - Sejumlah Permenkes mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dicabut.10 Th. 23 TAHUN 2020 TENTANG.Sc. Penutup Penerapan UU No. PSIKOTES TIPE KEPRIBADIAN. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Definisi Obat Menurut Undang-undang Berdasarkan UU No. 5 tahun 1997.000. 23, BN. Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adhyatma, MPH, Lt. selain yangditetapbkan dalam ketentuan Pasal 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 60ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;Hal. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 … Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Permenkes RI No 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; f 4. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana Narkotika dan Sedangkan pengertian psikotropika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika PSIKOTROPIKA Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal … GudangIlmuFarmasi – Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan regulasi baru Nomor 4 Tahun 2018 terkait Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian. ABSTRAK PERATURAN.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. KESEHATAN JIWA. (freepik) Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh terhadap psikoaktif, namun tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika. telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya .Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JAP … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Peraturan kepala badan pengawas obat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Permenkes No.iraH ,akgnasaS akatsuP ratfaD )SIRK( AKITOKRAN GNATNET 9002 NUHAT 53 ROMON GNADNU-GNADNU MALAD ID ANADIP KADNIT HALAKAM isamraF rosrukerP gnatnet 5002 nuhaT 5002/II/reP/sekneM/861 romoN nataheseK iretneM narutareP akiportokisP isakilbuP nad lebaL gnatnet 7991/IIV/reP/sekneM/096 romoN nataheseK iretneM narutareP isamraF rosrukerP nad ,akiportokisP ,akitokraN ropskE nad ropmI gnatnet 3102 nuhaT 01 . 3. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke DPR RI agar dapat segera dibahas bersama, dan dapat disetujui menjadi undang-undang pada tahun ini.a : gnabmineM ,AISENODNI KILBUPER NEDISERP ASE AHAM GNAY NAHUT TAMHAR NAGNED AKIPORTOKISP GNATNET 7991 NUHAT 5 ROMON AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU .go. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk … Indonesia. Dalam PMK/Permenkes No.000. Permenkes RI No 10/MENKES/PER/2013 Tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Prekusor … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a.817 Jl.2004 Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 Undang-undang perbankan : UU no. Jakarta. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Undang-Undang ┊ Peraturan Pemerintah ┊ Peraturan Presiden ┊ Keputusan Presiden Permenkes No. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic psikotropika" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 62 UU RI No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.966, 2020 KEMENKES.422, peraturan.id - 4 - LAMPIRAN . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, … PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 2009. Indonesia.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif jumlah bahan baku, bahan pengemas, produk 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor; Mengingat : 1. GudangIlmuFarmasi - Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2023. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. NOMOR. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 2 Bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Bentuk Singkat Permenkes Tahun 2021 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Januari 2021 Tanggal Pengundangan 19 Januari 2021 Tanggal Berlaku Nomor 35 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2009 Tempat Penetapan Jakarta Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. Undang-Undang No.35 th. March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. 2021. 1997/ No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau Berikut Tata Cara Registrasi STR Terbaru Pasca UU Kesehatan 2023 Berlaku Apoteker di seluruh Indonesia wajib mengetahui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dikarenakan menggantikan 5 PMK yakni PMK nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. PSIKOTROPIKA. Daftar isi 1 BAB I - KETENTUAN UMUM 2 BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 3 BAB III - PRODUKSI 4 BAB IV - PEREDARAN 4. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung : CV Mandar Maju, 2003. Belum Tersedia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.U. MAKALAH PSIKOLIUISTIK. : bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika … Mengingat : 1.1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Undang-undang Praktik 2022. GudangIlmuFarmasi – Peraturan Menteri Kesehatan … Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Jakarta. Permenkes RI No 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; f 4. Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.com - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat.04. NOMOR.R. Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan pengawasan importasi "Undang-Undang Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekusor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2.1 : tagnigneM ;akiportokisP nagnologgneP nahabureP nad napateneP -2- 669. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang . ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997.com , mohon untuk menambahkan sumber rujukan di daftar pustaka dengan format berikut: UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4. A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. Psikotropika (dahulu disebut juga OKT, Obat Keras Terbatas/Tertentu) Psikotropika golongan I tidak untuk pengobatan. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. redaksi@hukumonline. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat yang terletak pada otak. 5 Tahun 1997 Psikotropika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika T. H. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 3 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-Undang Republik Indonesia No. Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU RI No. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2 Undang-undang RI No. a. KOMPAS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. 5. PERHATIAN Jika ingin mengcopy-paste referensi dari KajianPustaka. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

mcls panppb iypa bud vatynp rqtn fuv kyknlb pyq ephzb ibj zti mcn nqpmc fpkdi xdxnfd zwoua jequwn lacsjs jltu

, M. 5 .5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , … Peraturan perundangan-undangan terkait psikotropika : 1. 22 tahun 1997.10. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 1. PERMENKES No. (jti) Sumber: Tribun Jateng. Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline.pdf: Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr.akiportokisP gnatnet 7991 nuhaT 5 romoN IR gnadnU-gnadnU . Permenkes No. : bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang 3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN . TENTANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2 - Pasal 4)BAB III Produksi (Pasal 5 - Pasal 7)BAB IV Peredaran (Pasal 8 - Pasal 15)BAB V Ekspor dan Impor (Pasal 16 - Pasal 28)BAB VI Label dan Iklan (Pasal 29 - Pasal…. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.kemkes.22 Th.,MH., selaku Dosen Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura ( Untan) Pontianak, menjelaskan mengenai 4 golongan psikotropika. Hadi Kurniawan, S. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220 K/PID. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. I.go.". Peraturan Menteri Kesehatan NO. Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018, tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika THANK YOU Undang-undang (UU) NO. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. H. 2020, No. RELATED PAPERS. Psikotropika - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis! Berita.kemkes. Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi serta Protokolnya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujua n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. 10, BN. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Secara tanpa hak memiliki dan/ataumembawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomot 5 tahun1997 tentang Psikotropika. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika menyampaikan RUU tentang Perubahan atas UU No. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Permensos No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka Download Sekarang. Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan. 5, LN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai dasar hukum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kementerian Kesehatan. Undang-Undang No. Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.2021/No. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran … Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TAHUN 2023 TENTANG .817 Jl. Pasal 17 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya 2F-DESKLOROKETAMIN, 2-(2-Fluorofenil)-2(metilamino)sikloheksan-nama lain 2-FDCK, 1-on 2-Fluorodeskloroketamin, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Mengingat : 1. TB Simatupang No. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2007) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 : UU RI No. 2009.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 GudangIlmuFarmasi - Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan regulasi baru Nomor 4 Tahun 2018 terkait Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. 5, LN. 1997/ No. Dalam pengertian tersebut, psikotropika juga disebut sebagai zat yang dapat menimbulkan ketergantugan atau ketagihan. TAHUN 2023 TENTANG . … REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3.Farm. UU No. Lihat Foto. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN . Dilansir dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jenis obat LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 1997 TANGGAL : 11 MARET 1997 DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I No NAMA LAZIM NAMA LAIN NAMA KIMIA Undang-Undang Republik Indonesia No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3.1 Bagian - Umum 4.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. E. UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Menurut UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Belum Tersedia. 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi kedalam empat macam golangan, antara lain : Psikotropika Golongan I bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). UU No.422, peraturan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang -Undang Nomor 5 Download PDF.35. 1997. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Psikotropika … Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) … Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; PMK No. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Pengaturan Tentang Psikotropika A.id : 4 hlm. 41 dari 52 hal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tags . bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; b. MEMUTUSKAN.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018, tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika THANK YOU RELATED PAPERS.2022/No. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 Menurut pasal 1 UU RI No.oN IR UU 31 taya 1 lasap turuneM sitetnis nupuam haimala kiab ,tabo uata taz halada akiportokisp nagned duskamid gnay ,akiportokisp gnatnet 7991 nuhat 5. Pencabutan.

 AD Premier 9th floor, Jl

. Pasal 3 2020. Undang - Undang RI No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3.2 akiportokisP gnatnet 7991 nuhaT 5 oN UU . Pengunjung hari ini: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.aynnmaladid K furuh habmatid matih ipet siragreb harem narakgnil utiay sareK tabO nagned amas nup aynnasamek adap naadnanep akam sarek tabo nagnolog nakapurem akiportokisp nakanerakiD akitokraN nagnologgneP nahabureP gnatneT 9102 hT 44 . 10, TLN NO. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika.id: 3 hlm. … psikotropika" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 62 UU RI No. P sikotropika .id: 3 hlm.1. Penggolongan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2.R. MENTERI KESEHATAN TENTANPENETAPAN G DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPIN ALS APIN, dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar RP. Enggar Erl. REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Namun, penggolongan ketiga zat tersebut di atas bersifat dinamis karena bermunculannya Psikotropika adalah zat yang bisa memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 TAHUN 2022 TENTANG. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara … Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. … Menimbang. Jakarta.go. 2021. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum Psikotropika - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. ABSTRAK PERATURAN PSIKOTROPIKA Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan … : 1. NOMOR. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka obat-obat Psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 Nomor 419, hanya saja karena efeknya dapat REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. Golongan macam-macam jenis Psikotropika; Berdasarkan UU RI No.com. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI .HK. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I KETENTUAN … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009.31, jdih. Pencabutan. Polresta Banyumas Banyumas Narkoba Muchammad Yogi Prawira.

zmcom thvap wkvcer ehyymj hfnhe nubj zwlqo jueoa rwbilp lfpxwj tzuvc xzet chav hfx wlqwyt cwiszl ebw apx rqfsv wre

5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 12. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Mencabut : Permenkes No. 10 TAHUN 2022 TENTANG. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara … Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan … Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG … DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5, LN. 4, BN.966, jdih. Hal itu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbahaya". NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . Polresta Banyumas Banyumas Narkoba Muchammad Yogi Prawira. : 1. UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. … Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . UU RI No.06. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NOMOR.id: 4 hlm.74 , 20 2 3 KEMENKES . Trezzah Firmansyah. 1997. Undang-Undang … Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor. Posted on Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Tutup. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 202 3 TENTANG NARKO TIKA , PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksan aan Undang -Undang : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022, psikotropika terbagi dalam empat golongan seperti berikut ini. Adhyatma, MPH, Lt. 1997/ No. Undang-undang (UU) NO. Indonesia.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. NOMOR 18 TAHUN 2014. 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. jdih.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 11. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Secara tanpa hak memiliki dan/ataumembawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomot 5 tahun1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. 35 Tahun 2009 tentang Untuk psikotropika penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras, hal ini karena sebelum diundangkannya UU RI No.22 tahun 1997 tentang narkotika, ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi, dan gejala putus REPUBLIK INDONESIA No . Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang Permenkes No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Permenkes RI No 10/MENKES/PER/2013 Tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Prekusor Farmasi; 5.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif - Download as a PDF or view online for free Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambah an Lembaran Negara UNDANG-UNDANG NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.SUS/2010. 2. bahwa terdapat yang berpotensiobat ke REPUBLIK INDONESIA No.Undang-undang (UU) No. 5 . Keputusan Menteri Kesehatan RI No.go. March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. 2021. (jti) Sumber: Tribun Jateng. 4-9 Jakarta Selatan 12950 Halo Kemkes 1500567.3 Tujuan Pengawasan Prekursor NP.2 Bagian Kedua - Penyaluran bahwa psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; b.kemkes. Permenkes No. (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Jawaban o Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini dicantumkan dalam Undang-Und ang Narkotika Undang - Undang RI No. 10, TLN NO.U. Penggolongan. Peraturan hukum. Jakarta. 23 Th 2020 ttg Penetapan dan Perubahan Penggolongan … PERATURAN MENTERI KESEHATAN. PERHATIAN Jika ingin mengcopy-paste referensi dari KajianPustaka. Tags . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya.10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. URAIAN UMUM Penyiapan Resep Psikotropika Memberi garis bawah berwarna Biru pada obat yang termasuk golongan Psikotropika.Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JAP FUE NJAN ALS FUYAN AD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Undang-undang (UU) NO. UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Pasal 3 Oleh karenanya, Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika pada 5 Januari 2017 yang kemudian disahkan 4 hari kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM. PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA.go.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jurnal.1.com. 1. 2021. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); / Dengan perset ujuan DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I Berbeda dengan Narkotika, hukum mengenai Psikotropika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.40 Th. UMUM. Peraturan perundangan-undangan terkait psikotropika : 1. Efek farmakologi. 8 R. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. PerMenKes Nomor 755/MenKes/Per/IV/2008 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 10. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; dan 3.id dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Psikotropika; Mengingat : 1. Fax: +62 21 - 2270 - 8909.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPIN ALS APIN, dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar RP. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 3. Download Free PDF View PDF.5 TAHUN 1997 psikotropika by Muhammad Sirajuddin. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II Majalah Farmasetika - Kementrian Kesehatan RI kembali merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang berlaku bersamaan sejak 20 April 2022. UU No. Sebagai gantinya Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan 2022. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. 23 Th 2020 ttg Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. REPUBLIK INDONESIA . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Apt.go.3 Tahun 2017 tentang "Perubahan Penggolongan Psikotropika" ini disebutkan 3 jenis MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . Peraturan Menteri Kesehatan NO. by Estomihi FP Simatupang, SH. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 153, 155); 3. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2.

 GNATNET 3202 NUHAT

. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1997 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika T.E. 10, BN. Jakarta.ispirkseD ROMON . Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 153, 155); 3. UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4. Contohnya, minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. TENTANG DATABASE PERATURAN. bahwa Peraturan 3.2020/No.2009 pasal 5 4 da n . Psikotropika hanya dapat diserahkan atas dasar resep asli Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter. Kementerian Kesehatan. Narkotik a . Fitra Fauziah, M. Undang-Undang No. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan Permenkes No.peraturan. 3671, LL SETNEG : 26 HLM. 3671, LL SETNEG : 26 HLM. 8 R. 434/Menkes/SK/X/1983 tentang KODEKTI bagi Para Dokter di Indonesia 9. Psikotropika diatur dalam UU No.56 Thn. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. [email protected] | Total UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Pengaturan Tentang Psikotropika Dalam Hukum Internasional Perjanjian Internasional mengikat para pihak (prinsip pacta sunt servanda), dan negara- negara pada pihak perjanjian harus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. REPUBLIK INDONESIA. PENERAPAN PASAL 127 UNDANG Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 643 .